kabar jatimpro.com — Kegiatan diseminasi Wajib Halal Oktober 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta peran akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia.
Kegiatan tersebut menghadirkan H. Syaiful Nuri, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), bersama sejumlah pejabat yang membidangi kemitraan dan standardisasi halal. Acara dijadwalkan berlangsung pada Minggu (25/10/2026).
Bertempat Kafe Kebon pring Dringu Kabupaten Probolinggo 250 pesarta yang di undang dalam kegiatan tersebut
Turut hadir Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Dr. And Syakur, S.Ag., M.Si.; Kepala Subdirektorat Kemitraan dan Kerja Sama Halal Luar Negeri, Muhammad Yanuar Arief, S.Kom.; serta Kasubbag Tata Usaha Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, Farhan, S.T.
Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemeriksa halal, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong pelaksanaan kebijakan wajib halal. Penguatan ekosistem halal diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar.
Akreditasi LPH Jadi Bagian Penting Penguatan Ekosistem Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, akreditasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kompetensi dan kualitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Melalui penguatan sistem pemeriksaan dan standardisasi halal, proses sertifikasi diharapkan dapat berjalan secara profesional, kredibel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini juga penting untuk mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, agar semakin memahami prosedur serta manfaat sertifikasi halal”Jelas Syaiful Nuri.
Mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha,Diseminasi wajib halal juga diharapkan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya mempersiapkan dokumen, bahan baku, proses produksi, serta aspek lain yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan halal.
Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha diperlukan agar implementasi kebijakan wajib halal dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen, penguatan ekosistem halal juga berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun internasional.
Keterlibatan H. Syaiful Nuri selaku Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN bersama jajaran pejabat bidang kemitraan dan standardisasi halal diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam mendukung pengembangan ekosistem halal nasional.
“Marsa/*
Comment